All for Joomla All for Webmasters
Internasional

PBB Bangkrut, Ini Penyebabnya. . .

baguskali.com

Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan PBB sudah kehabisan uang tunai. Ia mendesak negara-negara anggota untuk segera membayar utang mereka.

Seperti dilansir Reuters pada Jumat, (27/7), Guterres mengatakan dalam sebuah surat yang dikirim ke negara-negara anggota pada hari Rabu bahwa pada 30 Juni, anggaran inti PBB memiliki defisit sebesar USD 139 juta. PBB telah tidak pernah menghadapi situasi arus kas yang sulit seperti ini di awal tahun.

“Suatu organisasi seperti kita seharusnya tidak harus menderita berkali-kali dengan kebangkrutan. Tetapi tentunya, rasa sakit yang lebih besar dirasakan oleh orang-orang yang kami layani ketika kami tidak dapat melayani dengan baik karena kekurangan dana,” tulis Guterres.

Panitia Anggaran Majelis Umum PBB setuju pada bulan Desember tentang anggaran inti sebesar USD 5,4 miliar untuk 2018-2019. Menurut PBB, 112 dari 193 negara anggota sejauh ini telah membayar bagian mereka dari anggaran inti.

Amerika Serikat, yang bertanggung jawab atas 22 persen dari anggaran, secara tradisional membayar kemudian karena tahun anggarannya. Pada Juli tahun lalu, 116 negara telah membayar, dibandingkan dengan 98 pada tahun 2016.

Tiongkok, Perancis, Rusia dan Inggris, anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama dengan Amerika Serikat, semuanya membayar untuk 2018. “Kami kehabisan uang tunai lebih cepat dan berada dalam kondisi prihatin,” ujar Gutteres.

PBB, kata dia, akan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi biaya dengan fokus pada biaya non-staf.

Dubes AS untuk PBB Nikki Haley mendorong reformasi badan dunia dalam upaya untuk memotong biaya. “Ketidakefisienan dan pembelanjaan yang berlebihan dari PBB sudah sangat dikenal. Kami tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati rakyat Amerika dimanfaatkan atau tetap tidak terkendali,” katanya pada bulan Desember ketika anggaran inti disepakati.

Berdasarkan aturan PBB, jika suatu negara menunggak dalam jumlah yang sama dengan atau melebihi kontribusi yang diberikan untuk dua tahun sebelumnya, ia dapat kehilangan suara di Majelis Umum kecuali negara tersebut dapat menunjukkan ketidakmampuannya untuk membayar berada di luar kendalinya.

Saat ini Komoro, Guinea Bissau, Sao Tome, Principe, dan Somalia secara signifikan menunggak tetapi telah diizinkan untuk mempertahankan suara mereka. Hanya Libya yang bisa dapat memilih.

Sumber: jawapos.com

Komentar Anda

Most Popular

To Top