All for Joomla All for Webmasters
Sumatera Utara

Mengapa Djarot, Mega?

baguskali.com

Djarot benar-benar didorong oleh PDIP untuk maju di Pilkada Sumut. Banyak orang bilang ini keputusan gila. Merusak nalar demokrasi. Begitu bejibun kader PDIP asal sumut, Mega paksakan mantan Bupati Blitar jadi calon Gubernur di Sumatera Utara.

PDIP sepanjang sejarah dua kali Pilkada Sumut melulu tumbang dipalagan yang ganas ini. Tak ingin terulang, PDIP barangkali berusaha cari cela untuk mencuri kemenangan. lambat ambil putusan politik, akhirnya partai moncong putih memilih jalan mengejutkan. Djarot.

Beberapa waktu belakangan saya sengaja keliling berbagai kawasan berpenduduk mayoritas Jawa di Sumatera Utara. Efek kejut pencalonan Djarot benar-benar terjadi. Rasa penasaran berhamburan dari kepala mereka. Kok iso yo?

Popularitas Djarot dan efek kejut PDIP memang mumpuni. Sayangnya kejutan itu berubah menjadi ledekan. Sampah DKI dibuang ke Sumut, Djarot populer cuma karena menempel seorang Ahok; kata mereka. Sumpah, ini lontaran kata yang saya dengar dari beberapa warga. Maklum saja, gaya bicara di warung-warung kopi memang cenderung fulgar.

Terkait kinerja Ahok – Djarot semasa di DKI, jika ingin objektif, sesungguhnya juga tidak bagus-bagus amat. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Jakarta 412.790 jiwa pada September 2014 atau 4,09% dari total penduduk Ibukota. Angka kemiskinan Jakarta itu meningkat 41.090 jiwa dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Tingkat rasio gini DKI dibawah Ahok – Djarot memburuk. Padahal kondisinya masih aman saja sejak 2009 hingga tahun 2013, di mana posisi tertingginya 0,39 di 2012.

Data BPS juga mengindikasikan kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang makin melebar, jika dikonfrontasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perlambatan yaitu tumbuh 5,95%. Sedangkan tahun sebelumnya berada di 6,11%.
Keadaan itu menunjukkan bahwa kelompok kaya dengan penghasilan rata-rata tertinggi Rp5,5 juta per kapita setiap bulannya lebih mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut sebesar 49,79%.

Belum lagi problem soal korupsi. Yang paling populer adalah kasus sumber waras dan suap reklamasi. Tak mungkin pemerintahan DKI bener bersih dari kasus atur-atur mega proyek itu.

Melalui data diatas, memilih Djarot untuk bertarung di Sumut pastilah sarat dengan anasir pragmatisme politik. Bahkan cenderung berpotensi memicu isu SARA. Betapa tidak, belum apa-apa Megawati sudah bicara soal potensi suara suku Jawa. Gawat.

Disumut, tim Djarot sudah memulai proses untuk mencitrakan Jarot sebagai aktor politik yang mirip Jokowi. Upaya mencocok-cocokan antara mereka berdua memang penting untuk dilakukan oleh tim sukses. Mengingat Jokowi punya banyak agenda di Sumut. Tapi upaya ini tentu akan gagal, karena pembangunan infrastrur yang dilakukan oleh Jokowi adalah infrastrur berbayar. Bahkan sudah diwacanakan untuk dijual kepihak asing.

Demikianlah, peluang Djator tidak semudah kalkulasi elit partai PDIP. Warga jawa tidak akan mudah dijadikan objek politik secara parsial dan pragmatis. Penting sekali untuk melakukan rasionalisasi yang sehat dan konstruktif bagi Sumut. PDIP tak boleh asik masuk dalam logika SARA semata. Bukankah kita cinta Pancasila?

Oleh: Gusmiyadi (Goben)
(Aktivis Indonesia Bergerak)

Komentar Anda

Most Popular

To Top