All for Joomla All for Webmasters
Nasional

Ketua MPR Dukung Yusril Gugat Perppu Ormas dan UU Pemilu ke MK

baguskali- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyatakan dukungannya ke Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan uji materi Perppu Ormas dan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu dia katakan di depan 400 peserta Seminar Nasional Islam dan Demokrasi di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (25/7).

“Profesor kita ini adalah profesor yang bela Islam luar biasa. Pokoknya, kita mendukung penuh langkah-langkah hukum yang dilakukan profesor Yusril Ihza Mahendra,” ujar Zulkifli saat menyambut kedatangan Yusril.

Yusril yang turut menjadi pembicara saat itu, ikut tersenyum mendengar perkataan Zulkifli. Riuh tepuk tangan para peserta mengiringi kedatangan Yusril.

“Prof Yusril ini tumpuan harapan. Ini ada dua yang akan digugat. Kalau dua-duanya menang, sungguh itu akan memudahkan tugas-tugas kita,” kata Zulkifli.

Namun sayangnya, Zulkifli tidak merinci lebih lanjut terkait dukungannya tersebut. Dia kembali melanjutkan pidatonya di depan para peserta.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan RUU Pemilu dengan Presidential Threshold 20 persen. Meski disahkan, Fraksi PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat memutuskan untuk walk out karena bersikeras meminta agar pengesahan ditunda. Mereka juga keberatan terhadap keputusan Presidential Threshold 20 persen.

Yusril yang juga berprofesi sebagai pakar hukum tata negara, berniat untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi setelah UU tersebut ditandatangani Presiden.

“Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi,” kata Yusril berdasarkan keterangan tertulis yang diterima kumparan (kumparan.com) pada Jumat (21/7).

Menurutnya, keberadaan Presidential Threshold dalam pemilu serentak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 22E ayat (3) UUD 45.

Sedangkan untuk Perppu Ormas, Yusril yang menjabat Ketua Tim Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengaku pihaknya akan mengirimkan gugatan atau judicial review atas terbitnya peraturan tersebut. Pihaknya menilai banyak kejanggalan pasal-pasal yang tertuang di dalam Perppu Ormas. (kumparan.com)

Komentar Anda

Most Popular

To Top