All for Joomla All for Webmasters
Eduinfo

Wakil Ketua Komisi X DPR Sebut Potensi Kecurangan USBN Lebih Besar Dari UN

baguskali.com

Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mewanti-wanti pemerintah untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang akan diselenggarakan pada April dan Mei nanti. Pengawasan yang dilakukan harus mampu mencegah kebocoran soal ataupun kecurangan yang sebelumnya kerap terjadi dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Kunci pelaksanaan Ujian Nasional ada di pihak sekolah, khususnya di kepala sekolah dan guru. Jangan sampai ada kecurangan, karena akan berpengaruh pada kualitas pelajar. Tidak hanya kualitas akademik, tapi juga akhlak dan moral para siswa didik,” jelas Fikri di Gedung DPR, kemarin.

Politisi PKS ini menganggap, pelaksanaan USBN ini akan lebih rawan ketimbang UN. Pasalnya, sistem pengawasan pelaksanaan USBN berasal dari internal guru yang mengajar di sekolah masing-masing. Tidak ada mekanisme pengawas silang antarsekolah seperti yang dilaksanakan dalam UN. Dari sisi materi soal, lanjutnya, sama rawannya. Sebab, proporsi materi soal berasal dari 75 persen Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Provinsi. Porsi soal dari pusat hanya kebagian 25 persen.

Potensi kecurangan lain, ucap Fikri, datang dari belum optimalnya penggunaan komputer dalam pelaksanaan USBN. Banyak sekolah masih memilih menggunakan kertas atau Ujian Nasional Kertas Pensil (UNPK). Dalam data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk jenjang SMA saja, baru ada 9.661 sekolah yang ditetapkan mampu menjalankan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Untuk jenjang SMK, baru ada 9.832 sekolah. Sedangkan untuk tingkat SMP, ada 11.128 sekolah.

Meskipun demikian, Fikri yakin, kecurangan dalam pelaksanaan USBN ini bisa dicegah. Caranya, masing-masing sekolah membentuk tim khusus yang didukung oleh lembaga pengawas eksternal. Pengawas eksternal ini bisa berasal dari Ombudsman dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). “Keterlibatan dua pengawas eksternal itu diharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air,” katanya.

Untuk itu, Fikri meminta Kemendikbud melakukan koordinasi secara intensif dengan dua lembaga tersebut hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan pemerintah daerah. “Karena, pendidikan pada intinya bukan soal pencapaian nilai kelulusan. Pendidikan harus membangun kejujuran yang dimulai sejak dini,” jelas politisi asal Jawa Tengah ini.

Pelaksanaan USBN tahun ini diwarnai dengan dugaan beredarnya kunci jawaban di sejumlah daerah seperti Lampung, Pati, Kudus, bahkan Jakarta. Adapun soal ujian yang bocor adalah PPKn dan Pendidikan Agama Islam. Modusnya, lembar soal ujian itu di-upload terlebih dahulu di layanan cloud Google Drive. Kemudian, link atau tautan untuk mengunduh naskah itu disebar melalui jaringan WhatsApp (WA).

Irjen Kemendikbud Daryanto mengatakan, pihaknya memberikan kepercayaan penuh kepada guru dan sekolah untuk USBN ini. “Kebangetan kalau akhirnya benar ada guru yang membocorkan soal ujian. Tetapi, semua ini kita teliti dulu. Kami lakukan investigasi,” tuturnya.

Daryanto mengaku pihaknya tak mengira pelaksanaan USBN bisa menghawatirkan sehingga beredar bocoran soal. Sebab, USBN itu adalah ujian sekolah seperti biasanya. “Kalau Ujian Nasional itu wajar ada yang tegang dan harus diawasi dengan maksimal,” tandasnya.

Sumber : rmol.co

Komentar Anda

Most Popular

To Top