All for Joomla All for Webmasters
Nasional

Dugaan Adik Ipar Jokowi Terlibat Suap, JPU Akan Datangkan Ke Persidangan

baguskali.com

Jakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memanggil pengusaha Arif Budi Sulistyo ke muka pengadilan. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu akan dihadirkan sebagai salah satu saksi dalam sidang kasus suap pajak PT EKA Prima Ekspor Indonesia, dengan terdakwa Country Director PT EKP, Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Iya, (Arif) hadir,” kata Jaksa KPK Takdir Ali Suhan saat dikonfirmasi, Senin (20/3).

Jaksa Takdir mengatakan, sidang rencananya akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB pagi.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi mengaku pernah ditemui Arif dan seorang pengusaha bernama Rudi Prijambodo pada September 2016. Namun, dia membantah Arif menemuinya untuk membahas permasalahan pajak PT  EKP.

Menurut Ken, Arif datang sebagai pengusaha asal Jawa Tengah yang ingin menanyakan mekanisme tax amnesty. Namun, Ken enggan menyebutkan nama perusahaan yang dimiliki oleh Arif Budi Sulistyo. Dia juga mengaku tidak mengetahui Arif merupakan adik ipar presiden.

Saya enggak tahu, dia enggak nyebut perusahaan. Dia tanya ke saya, ada usaha di Jawa Tengah boleh enggak tax amnesty di Jakarta. Oh, boleh,” kata Ken saat ditanya Jaksa KPK Ali Fikri.

Ken juga menyebut pertemuannya dengan Arif bukan pertemuan yang istimewa. Menurut dia, setiap wajib pajak dapat menemuinya untuk menanyakan tax amnesty.

Baca juga : Pernyataan Presiden Terkait Adik Iparnya Yang Diduga Terlibat Kasus Suap

Dalam dakwaan Rajamohanan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap peran Arif Budi Sulistyo dalam menyelesaikan permasalahan pajak PT EKP. Arif disebut pernah menemui Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Kakanwil DJP Jakarta Khusus M Haniv untuk membicarakan masalah tersebut. Pertemuan itu dilakukan atas permintaan Rajamohanan Nair.

Diketahui bahwa setelah pertemuan itu, turun Surat Keputusan (SK) mengenai permasalahan pajak PT EKP antara lain pencabutan Surat Tagihan Pajak (STP) dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sumber : jawapos.com

Komentar Anda

Most Popular

To Top